Kontribusi UKM Redam Kemiskinan

HARGA energi dan pangan makin mahal. Kondisi ini membuat himpitan makin berat bagi masyarakat terutama golongan bawah. Dampak domino kenaikan harga energi dan bahan pangan terjadi pada semua sektor. Kemiskinan mengancam. Peran produk pangan dalam mendongkrak angka kemiskinan jauh lebih besar daripada bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pada Maret 2008, sumbangan garis makanan terhadap garis kemiskinan sekitar 74,07 persen.

Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) 2008 menyatakan jumlah penduduk berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia menurun, tetap harus diwaspadai. Data BPS menyebutkan pada Maret 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 34,96 juta orang atau 15,42 persen. Dibandingkan periode sama tahun lalu, berjumlah 37,17 juta orang atau 16,58 persen. Dari angka ini penduduk miskin turun 2,21 juta orang. Periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di perkotaan turun 0,79 juta dan di pedesaan berkurang 1,42 juta orang.

Harga minyak mentah terus berfluktusi, cenderung naik hingga mencapai angka tertinggi US$145 per barel. Ini membuat pemerintah kebingungan. APBN direvisi. Asumsi harga minyak diubah. Berbagai kebijakan penghematan energi dikaji, seperti kartu pintar buat premium, kartu kendali buat minyak tanah. Namun, akhirnya solusi lawas yang dipilih: menaikkan harga
bahan bakar minyak (BBM) sekitar 28 persen per Juni lalu.

Penolakan terjadi. Masyarakat sudah sulit dengan pangan mahal, masih ditambah harga BBM naik yang berujung kenaikan berbagai harga produk dan jasa.

Buat mengurangi beban masyarakat pemerintah memberikan bantuan tunai langsung (BLT) kepada 9,1 juta rakyat miskin. Lalu program penanggulangan kemiskinan melalui tiga kluster makin digalakkan. Pertama, program bantuan langsung seperti beras orang miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Kedua, program pemberdayaan masyarakat, berupa bantuan langsung kepada kelompok masyarakat Rp3 miliar per kecamatan per tahun. Ketiga, program usaha mikro kecil (UMK) melalui kredit usaha rakyat (KUR) di bawah Rp 5 juta. Kredit yang dipinjamkan kepada masyarakat tanpa agunan sejak dikeluarkan November 2007 sudah tersalur Rp8,612 triliun dengan debitur 956.076 sampai awal Juli.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali mengatakan, pengembangan koperasi dan UMKM bisa menjadi salah satu solusi atasi kemiskinan. Antara lain melalui program KUR, penghapusan tagih tunggakan kredit usaha tani (KUT), dana program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) pada tahun ini Rp100 miliar buat 1.000 koperasi wanita (kopwan). Lalu, dana bergulir yang anggarannya belum cair dan
lain-lain.

Usaha mikro, kecil menengah (UMKM) memang sektor yang mampu menyerap tenaga kerja besar. Sumbangan buat produk domestik bruto (PDB) juga lumayan. Tahun 2007 nilai PDB Indonesia mencapai Rp3,957,4 triliun, UKM berkontribusi Rp2.121,3 triliun atau 53,6 persen.

Dari data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah populasi UKM tahun lalu mencapai 49,8 juta unit atau 99,99 persen dari total usaha di Indonesia. Jumlah tenaga kerja mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia.

Ekspor produk UKM tahun 2007 mencapai Rp 142,8 triliun atau 20 persen dari total ekspor nonmigas nasional Rp713,4 triliun. Nilai investasi fisik UKM yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun lalu Rp462,01 triliun atau 46,96 persen.

Dari gambaran ini, sektor UMKM memang berpotensi menggerakkan perekonomian, mengatasi pengangguran dan meredam kemiskinan. Semoga pemerintah sensitif melihat peluang ini. Sapariah Saturi Harsono